Zero Trust Mengubah Cara Kita Melihat Keamanan Jaringan.
Perkembangan cloud computing, remote access, perangkat mobile, aplikasi berbasis web, dan koneksi antarlokasi telah mengubah bentuk jaringan perusahaan. Sebelumnya, banyak organisasi membangun keamanan dengan konsep perimeter. Administrator menempatkan firewall di antara jaringan internal dan internet, kemudian memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada perangkat yang sudah masuk ke jaringan internal. Namun, pendekatan tersebut semakin sulit mengikuti pola akses modern. Karena itu, Zero Trust hadir dengan prinsip bahwa setiap pengguna, perangkat, dan koneksi harus melalui proses verifikasi sebelum memperoleh akses ke resource tertentu.
Namun, model tersebut semakin sulit mengikuti pola kerja dan infrastruktur modern. Pengguna sekarang dapat mengakses aplikasi dari kantor, rumah, perangkat mobile, cloud, hingga jaringan pihak ketiga. Selain itu, server dan aplikasi juga tidak selalu berada di satu data center.
Karena itu, konsep Zero Trust mengubah dasar pengambilan keputusan keamanan. NIST menjelaskan Zero Trust sebagai pendekatan yang menghilangkan kepercayaan implisit berdasarkan lokasi jaringan, kepemilikan perangkat, atau posisi pengguna di dalam suatu organisasi. Sebagai gantinya, sistem harus mengevaluasi setiap permintaan akses terhadap resource secara eksplisit.
Dengan pendekatan tersebut, jaringan internal tidak otomatis menjadi area yang aman. Sebaliknya, organisasi memperlakukan setiap koneksi sebagai koneksi yang membutuhkan verifikasi.
Zero Trust Tidak Berarti Tidak Mempercayai Siapa Pun.
Istilah Zero Trust sering menimbulkan pemahaman yang keliru. Zero Trust tidak berarti organisasi menolak seluruh koneksi atau menganggap semua pengguna sebagai penyerang. Sebaliknya, Zero Trust menghilangkan implicit trust dan menggantinya dengan keputusan akses yang terukur.
Sistem akan memeriksa siapa pengguna yang meminta akses, perangkat apa yang digunakan, kondisi keamanan perangkat tersebut, aplikasi atau resource yang menjadi tujuan, serta konteks permintaan akses.
Setelah itu, sistem memberikan hak akses sesuai kebutuhan pengguna. Prinsip ini mengikuti konsep least privilege, sehingga pengguna hanya memperoleh akses yang memang mereka perlukan untuk menjalankan pekerjaannya.
Selain itu, NIST menempatkan keputusan akses pada tingkat resource, bukan sekadar pada tingkat jaringan. Dengan demikian, keberhasilan login ke jaringan tidak otomatis memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjangkau seluruh server, aplikasi, atau subnet.
Identitas Menjadi Bagian Penting dari Infrastruktur Jaringan.
Pendekatan ini membuat identitas memainkan peran yang jauh lebih besar dalam keamanan jaringan. Administrator tidak lagi cukup mengandalkan alamat IP, subnet, atau lokasi fisik sebagai dasar utama pemberian akses.
Sebagai contoh, seorang administrator jaringan dapat memiliki hak untuk mengakses router, switch, firewall, dan server monitoring. Namun, staf lain hanya membutuhkan akses ke aplikasi tertentu. Oleh karena itu, sistem harus menghubungkan identitas pengguna dengan hak akses yang sesuai.
Organisasi kemudian dapat memperkuat proses tersebut melalui Identity and Access Management, Multi-Factor Authentication, sertifikat perangkat, atau mekanisme autentikasi lain.
Selanjutnya, sistem dapat menggabungkan informasi identitas dengan informasi perangkat. Dengan cara ini, sistem tidak hanya mengetahui siapa yang meminta akses, tetapi juga mengetahui perangkat apa yang digunakan untuk meminta akses tersebut.
NIST bahkan menunjukkan bahwa Policy Decision Point dapat mengevaluasi identitas, kredensial, dan kondisi keamanan endpoint selama sesi berlangsung. Jika perangkat tidak lagi memenuhi kebijakan keamanan, sistem dapat membatasi atau menghentikan sesi tersebut.
Kondisi Perangkat Ikut Menentukan Hak Akses.
Identitas pengguna saja belum cukup. Pengguna yang sah tetap dapat membawa risiko ketika ia menggunakan perangkat yang terinfeksi malware, tidak memiliki patch keamanan terbaru, atau menjalankan konfigurasi yang tidak sesuai kebijakan perusahaan.
Karena itu, arsitektur ini juga mengevaluasi device posture.
Tim keamanan dapat memeriksa status endpoint protection, versi sistem operasi, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, sertifikat perangkat, maupun parameter lain sebelum sistem memberikan akses.
Selain itu, organisasi dapat melakukan evaluasi tersebut secara berkelanjutan. Jadi, sistem tidak hanya memeriksa perangkat ketika pengguna pertama kali melakukan autentikasi.
Pendekatan ini memberikan perbedaan penting dari model VPN tradisional. VPN biasanya membawa perangkat masuk ke lingkungan jaringan tertentu setelah proses autentikasi. Sebaliknya, Zero Trust tetap mempertanyakan akses terhadap setiap resource sesuai policy yang berlaku.
Segmentasi Jaringan Membatasi Pergerakan Serangan.
Zero Trust juga memperkuat kembali pentingnya segmentasi jaringan. Namun, administrator perlu menerapkan segmentasi secara lebih granular daripada sekadar memisahkan jaringan pengguna, server, CCTV, VoIP, dan guest network melalui VLAN.
Organisasi dapat menggunakan microsegmentation untuk mengontrol komunikasi sampai pada tingkat aplikasi, workload, server, atau kelompok resource tertentu.
Sebagai contoh, web server mungkin membutuhkan akses ke application server. Selanjutnya, application server membutuhkan akses ke database. Namun, workstation pengguna tidak membutuhkan akses langsung ke database tersebut.
Karena itu, administrator dapat membuat policy yang hanya mengizinkan jalur komunikasi yang memang diperlukan.
Pendekatan tersebut mempersempit ruang gerak penyerang. Ketika penyerang berhasil mengambil alih satu endpoint, ia tidak langsung memperoleh jalur komunikasi bebas menuju seluruh jaringan.
CISA pada panduan microsegmentation tahun 2025 menempatkan microsegmentation sebagai salah satu komponen penting dalam perjalanan menuju Zero Trust. NIST juga memasukkan microsegmentation sebagai salah satu pendekatan dalam implementasi Zero Trust Architecture yang mereka demonstrasikan.
Firewall Tetap Penting dalam Zero Trust.
Zero Trust tidak membuat firewall menjadi tidak relevan. Sebaliknya, organisasi perlu mengembangkan fungsi firewall dari sekadar penjaga perimeter menjadi salah satu enforcement point dalam arsitektur keamanan.
Administrator masih dapat menggunakan firewall untuk mengendalikan komunikasi antarsegmen, memfilter aplikasi, mengontrol akses internet, menjalankan intrusion prevention, serta mengawasi lalu lintas antarresource.
Namun, organisasi perlu menggabungkan fungsi tersebut dengan identitas, endpoint security, logging, analytics, dan policy yang lebih dinamis.
Dengan demikian, firewall tidak lagi bekerja berdasarkan aturan sederhana seperti “jaringan internal boleh mengakses server”. Sebagai gantinya, sistem dapat menggunakan konteks yang lebih lengkap sebelum memberikan akses.
Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa Zero Trust tidak bergantung pada satu produk tertentu. NIST SP 1800-35 yang terbit final pada Juni 2025 menunjukkan 19 contoh implementasi bersama 24 kolaborator. Implementasi tersebut menggunakan berbagai pendekatan, termasuk Enhanced Identity Governance, Software-Defined Perimeter, microsegmentation, dan Secure Access Service Edge.
Visibility Menjadi Fondasi Zero Trust.
Organisasi tidak dapat membuat keputusan akses yang baik tanpa mengetahui kondisi infrastrukturnya. Karena itu, visibility menjadi bagian penting dari Zero Trust.
Administrator perlu mengetahui perangkat yang aktif, pengguna yang sedang mengakses resource, pola komunikasi antarserver, aplikasi yang berjalan, serta perubahan yang terjadi di jaringan.
Selanjutnya, tim keamanan dapat menggabungkan informasi dari firewall, endpoint, authentication system, SIEM, vulnerability scanner, network monitoring, dan sumber log lainnya.
NIST menunjukkan pentingnya proses discovery dalam implementasi Zero Trust. Dalam lingkungan pengujiannya, tim menggunakan discovery tools untuk memvalidasi aset dan aliran jaringan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membantu membentuk policy awal Zero Trust.
Karena itu, inventory dan observability bukan sekadar fungsi operasional. Keduanya juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan keamanan.
Zero Trust Membutuhkan Policy yang Dinamis.
Jaringan tradisional sering menggunakan aturan yang relatif statis. Administrator membuat subnet, menentukan firewall rule, kemudian mempertahankan konfigurasi tersebut sampai kebutuhan berubah.
Zero Trust memperkenalkan pendekatan yang lebih dinamis.
Sebagai contoh, sistem dapat memberikan akses ketika pengguna menggunakan perangkat perusahaan yang sehat dan melakukan autentikasi dengan benar. Namun, sistem dapat membatasi akses ketika pengguna berpindah ke perangkat yang tidak terkelola atau ketika endpoint menunjukkan kondisi keamanan yang mencurigakan.
Selain itu, organisasi dapat mempertimbangkan lokasi, waktu, jenis perangkat, sensitivitas resource, serta tingkat risiko sebelum memberikan akses.
Dengan demikian, keputusan akses tidak hanya menjawab pertanyaan “siapa yang boleh masuk?”, tetapi juga menjawab “boleh masuk ke mana, menggunakan perangkat apa, dalam kondisi apa, dan untuk berapa lama?”
Prinsip tersebut sejalan dengan NIST yang menekankan akses per sesi dan penggunaan dynamic policy berdasarkan identitas, kondisi aset, resource, serta berbagai atribut lingkungan.
Zero Trust Bukan Proyek Sekali Selesai.
Organisasi tidak harus mengganti seluruh jaringan untuk mulai menerapkan Zero Trust. Bahkan, NIST menegaskan bahwa tidak ada satu metode migrasi Zero Trust yang cocok untuk semua organisasi. Zero Trust merupakan kumpulan konsep dan prinsip, bukan spesifikasi teknis tunggal yang harus organisasi penuhi dengan membeli produk tertentu.
Karena itu, organisasi dapat memulai dari aset yang paling penting. Tim IT dapat memperbaiki identity management, memperkuat autentikasi, menginventarisasi perangkat, memisahkan jaringan, mengurangi hak akses, memperketat komunikasi antarserver, serta meningkatkan monitoring.
Selanjutnya, organisasi dapat memperluas policy secara bertahap berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan operasional.
CISA juga menggambarkan perjalanan Zero Trust melalui lima pilar utama, yaitu Identity, Devices, Networks, Applications and Workloads, serta Data. Selain itu, CISA menempatkan visibility dan analytics, automation dan orchestration, serta governance sebagai kemampuan lintas pilar.
Pendekatan bertahap tersebut membuat implementasi Zero Trust lebih realistis karena perusahaan tetap dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah berjalan sambil meningkatkan kontrol keamanan.
Zero Trust Menjadi Bagian dari Evolusi Infrastruktur Jaringan.
Zero Trust pada akhirnya tidak menghapus konsep jaringan. Sebaliknya, Zero Trust membuat desain jaringan menjadi lebih terukur dan lebih sadar terhadap identitas, perangkat, aplikasi, data, serta risiko.
Router, switch, firewall, access point, VPN, server, endpoint, cloud, dan sistem monitoring tetap memegang peranan penting. Namun, organisasi tidak lagi memberikan kepercayaan hanya karena perangkat berada di balik firewall atau terhubung ke jaringan internal.
Sebagai gantinya, organisasi menentukan akses melalui identitas, kondisi perangkat, kebutuhan komunikasi, policy, serta informasi keamanan yang terus berubah.
Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur jaringan tidak hanya menghubungkan perangkat dan aplikasi. Infrastruktur jaringan juga menjadi bagian aktif dari sistem keamanan yang menentukan siapa dapat mengakses resource, dari perangkat mana, melalui jalur apa, dan dalam kondisi seperti apa.
Karena itu, Zero Trust bukan sekadar tren cybersecurity. Zero Trust merupakan bagian dari evolusi desain infrastruktur jaringan modern yang mengikuti perubahan cara organisasi menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan memberikan akses kepada penggunanya.